Perkembangan Perekonomian Indonesia
hai teman-teman kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai perkembangan perekonomian indonesia...
SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Sejarah Perekonomian
Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu:
1.
Masa Sebelum Kemerdekaan
Daya tarik Indonesia
akan sumber daya alam dan rempah-rempah membuat bangsa-bangsa Eropa
berbondong-bondong datang untuk menguasai Indonesia. Sebelum merdeka setidaknya
ada 4 negara yang pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah Portugis,
Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian
Indonesia tidak banyak mengalami perubahan dikarenakan waktu Portugis menjajah
tidaklah lama disebabkan kekalahannya oleh Belanda untuk menguasai Indonesia,
sehingga belum banyak yang dapat diberlakukan kebijakan.
Dalam masa penjajahan
Belanda selama 350 tahun Belanda melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam
hal ekonomi, salah satunya dengan dibentuknya Vereenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC). Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda
dengan tujuan menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus
untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris. Untuk
mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain
meliputi : Hak mencetak uang. hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, Hak
menyatakan perang dan damai, Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri, dan
Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja.
Hak-hak itu seakan
melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau
demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor
sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Namun pada tahun 1795,
VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia
Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain
disebabkan oleh :
·
Peperangan yang
terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar
·
Penggunaan tentara
sewaan membutuhkan biaya besar
·
Korupsi yang dilakukan
pegawai VOC sendiri
·
Pembagian dividen kepada
para pemegang saham, walaupun kas defisit
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836
atas inisiatif Van Den Bosch dengan tujuan memproduksi berbagai komoditi yang
diminta di pasar dunia. Sistem tersebut sangat menguntungkan Belanda namun
semakin menyiksa pribumi. Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam
rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat
diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke
gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah
ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam
pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram–yaitu
kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan–dan
memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan yang akan
diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).
Bagi masyarakat pribumi,
sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi
aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka
mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya
bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu
meningkatnya taraf hidup. Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal) terjadi
karena adanya desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib
warga pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda
mengubah kebijakkan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agrarian yang
baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk
jangka 75 tahun dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak
boleh. Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan pribumi,
tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang tidak
diperlakukan layak.
Inggris berusaha merubah
pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda,
dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Selain itu, dengan landrent,
maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris
atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah
jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi
daerah pemasaran produk dari negara penjajah.
Pemerintah militer
Jepang menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung
gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatknya terjadi perombakan
besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam
dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk
memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur
menempati prioritas utama.
2.
Masa Orde Lama
a. Masa Pasca Kemerdekaan
(1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan
pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh
beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946
pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang
Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu
perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Dalam menghadapi
krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, diantaranya :
·
Pinjaman Nasional,
menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan
dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
·
Hubungan dengan Amerika,
Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil mendatangkan Kapal Martin Behrman
di pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat, namun semua muatan
dirampas oleh angkatan laut Belanda.
·
Konferensi Ekonomi,
Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi
bahan makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing.
·
Rencana Lima Tahunan
(Kasimo Plan), memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi ungul,
mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami
tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
·
Keikutsertaan Swasta
dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan mengajak partisipasi
swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan.
·
Nasionalisasi de
Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
·
Sistem Ekonomi Gerakan
Benteng (Benteng Group)
·
Sistem Ekonomi Ali-Baba
b. Masa Demokrasi Liberal
(1950-1957)
Perekonomian diserahkan
sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing
dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya antara
lain:
·
Gunting Syarifuddin,
yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar
tingkat harga turun
·
Program Benteng (Kabinet
Natsir), yaitu menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam
perkembangan ekonomi nasional
·
Pembatalan sepihak atas
hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c. Masa Demokrasi Terpimpin
(1959-1967)
Sebagai akibat Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan
struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur
pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia. Akibatnya adalah :
·
Devaluasi menurunkan
nilai uang dan semua simpanan di bank diatas 25.000 dibekukan
·
Pembentukan Deklarasi
Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara
terpimpin.
·
Kegagalan dalam berbagai
tindakan moneter.
3.
Masa Orde Baru
Pada awal orde baru,
stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah
berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana
dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan
pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur
tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
Kebijakan ekonominya
diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan
: kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan
kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang
disebut Pelita.
Hasilnya, pada tahun
1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan
indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan
penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat.
Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah
kelahiran lewat KB.
Namun dampak negatifnya
adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam,
perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok
dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri.
Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pembangunan hanya
mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi,
dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya,
ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan
dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar
rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala
bidang, terutama ekonomi.
4.
Masa Orde Reformasi
Masa Kepemimpinan B.J.
Habibie
Orde reformasi dimulai
saat kepemimpinan Presiden B.J.Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi
yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental
yang ditinggalkan pada masa orde baru. Kebijakan yang menjadi perhatian adalah
cara mengendalikan stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimipinan presiden
Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang pun masalah-masalah
yang diwariskan dari masa orde baru masih belum dapat diselesaikan secara
sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi,
kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik
bagi perekonomian Indonesia. Mengawali masa reformasi belum melakukan
manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya
diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan
presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk
menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi
yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi,
dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang
menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya
digantikan oleh presiden Megawati.
Masa Kepemimpinan
Megawati Soekarnoputri
Masalah yang mendesak
untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang
dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
·
Meminta penundaan utang
sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan
pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
·
Kebijakan privatisasi
BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis
dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan
politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut berhasil menaikan
partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan
kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada perusahaan asing.
Masa kepemimpinan Susilo
Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial
pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi
oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi
sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang
kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan
BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak
menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan
pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada
bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah
kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006
Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS.
Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF
dalam menentukan kebijakan dalam negeri.
Masa kepemimpinan Joko
Widodo
Menurut Kepala Analis
Ekonomi dari HIS untuk kawasan Asia-Pasifik, Rajiv Biswas kepada Deutshce Welle
(DW) dalam sebuah wawancara, kendati Jokowi sudah cukup akrab dengan
kebijakan-kebijakan pasar, tetapi selama kampanye dia telah memberikan
sinyalemen yang akan lebih nasionalis, mendukung agenda yang terfokus pada
pelindungan sumber daya alam dan perusahaan-perusahaan lokal. Tak pelak, itu
semua membuat investor-investor asing ketar-ketir. Ditekankan olehnya, jika
pemerintahan Presiden Jokowi tidak mampu mewujudkan agenda reformasi terkait
upaya meningkatkan iklim bisnis dan membuat Indonesia lebih kompetitif, maka
investor-investor global bisa dengan mudah kehilangan kepercayaan terhadap
prospek bisnis di Indonesia.
Saat ini, pertumbuhan
ekonomi Indonesia sedang mandek menyusul naiknya kekhawatiran soal korupsi dan
proteksionisme. Bukan hanya itu, Jokowi juga harus bisa meraih hati anggota
parlemen supaya bisa mendukung penuh langkah-langkah pemerintahannya, khususnya
terkait upaya menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia
Tenggara, yang telah melambat dalam beberapa bulan terakhir serta defisit yang
semakin tinggi.
Pelantikan presiden baru
tentu akan sangat penting bagi paparan ekonomi Indonesia. Presiden SBY akhirnya
turun setelah 10 tahun berkuasa, dimana dia meninggalkan warisan pemerintahan
demokrasi dan kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Dalam pemerintahan yang baru,
Jokowi akan memainkan peran yang cukup menentukan dalam membentuk masa depan
ekonomi bangsa melalui kebijakan-kebjikan ekonomi. Bukan hanya itu, Jokowi juga
akan memainkan peran untuk memutuskan apakah akan mengupayakan strategi
globalisasi dan memperluas integritas internasional atau akan lebih nasionalis,
dengan melindungi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Outlook jangka menengah masa
depan Indonesia akan dibentuk oleh agenda kebijakan presiden serta para menteri
bidang ekonomi yang ditunjuk. Sebab dalam dua tahun terakhir telah ada
kebijakan nasionalis yang cukup signifikan, khususnya disektor sumber daya
alam. Perhatian utama bagi para investor global adalah apakah hal tersebut bisa
diterapkan dalam sektor industri lainnya. Presiden Jokowi, harus melakukan
reformasi terbesar pada sektor ekonomi mikro, yang menjadi kunci utama. Kendati
Indonesia membuat sejumlah kemajuan di bidang stabilisasi ekonomi makro di
bawah pemerintahan SBY, kunci terpentingnya bagi Jokowi adalah menerapkan
reformasi-reformasi krusial ekonomi mikro. Beberapa prioritas dalam
pemerintahan Jokowi adalah mengakselerasi perkembangan infrastruktur untuk
pembangkit listrik, transmisi, pelabuhan, bandara dan jalan raya. Secara
signifikan meningkatkan mutu pendidikan serta pelatihan kejuruan untuk
membangun modal sumber daya manusia Indonesia dalam sektor-sektor industri
kunci. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mencetak surplus
perdagangan hingga semester kedua 2012. Sayang angka ini kemudian anjlok
menyusul turunnya harga batu-bara dan sejumlah komoditas lainnya sehingga
berdampak pada defisitnya neraca perdagangan. Sedangkan pertumbuhan pemintaan
domestik telah mendorong impor, sekaligus menjadi roda penggerak pertumbuhan
ekonomi.
Banyak analis berpendapat bahwa ekonomi Indonesia beberapa tahun
belakangan kinerjanya dibawah harapan. Terakhir, Bank Indonesia (BI), yang
merupakan Bank sentral, telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga
akhir tahun, dari 5,9 persen menjadi 5,1 persen. Hal ini dikarenakan adanya risiko yang cukup signifikan,
dimana pemerintahan yang baru akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis
demi meningkatkan anggaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 18
bulan terakhir berjalan moderat akibat lemahnya kinerja ekspor. Hal itu,
terjadi seiring munculnya dampak kebijakan pengetatan moneter setelah BI
menaikkan suku bunga demi mengendalikan tekanan inflasi. Buah dari kebijakan BI
tersebut juga telah menyebabkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) moderat,
dimana pada tahun lalu tumbuh sekitar 6 persen tetapi anjlok pada kuartal kedua
2014 menjadi 5,1 persen year-on-year (yoy).
Menurut data Transparency International (TI),
secara global Indonesia memiliki level korupsi yang cukup tinggi dan peringkat
ini sangat buruk. Presiden SBY sudah mencoba mengatasi masalah ini selama
kepemimpinannya. Hasilnya, ada beberapa kemajuan dicapai. Korupsi bagaimana pun
juga tetap menjadi faktor negatif utama yang dihadapi oleh investor global.
Pemerintahan selanjutnya harus memperkuat kekuasaan dan resourcingunit-unit anti-korupsi di pemerintah pusat
dan menerapkan metode praktik global terbaik di tubuh kementerian-kementerian
serta perusahaan-perusahaan BUMN. Untuk mencapai ini, Indonesia harus mencari
bantuan dari negara-negara yang sudah memiliki rekam jejak bagus dalam
pemberantasan korupsi, seperti Selandia Baru dan negara-negara Skandinavia.
Ada sebuah risiko yang
cukup rawan bagi pemerintahan mendatang, yakni kebijakan populis untuk
meningkatkan belanja pemerintah, contoh menaikkan upah bagi sektor pekerja atau
menaikkan anggaran sosial khususnya dibidang kesehatan. Hal ini secara perlahan
berisiko mengikis kemajuan yang dibuat dalam beberapa dekade terakhir dalam
upaya mengurangi utang. Pemerintahan Jokowi juga perlu berhati-hati dalam
mengatur pengeluaran negara, seperti pengeluaran untuk menjaga defisit agar
tetap rendah dan membatasi utang pemerintah terhadap rasio PDB. Salah satu
langkah yang juga penting yakni mengurangi subsidi BBM, yang masih menguras
sumber fiskal negara.
SUMBER :
https://www.google.com/search?q=ekonomi+indonesia&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTm-be9YvhAhUe6XMBHW7vBIsQ_AUIDygC&biw=1366&bih=657#imgrc=RO31QNZKp8_BKM:
Komentar
Posting Komentar